Andy Burnham, yang kini menjabat Perdana Menteri Inggris, tercatat dua kali menghadiri jamuan makan malam bersifat hospitality bersama chairman Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ketika dirinya masih menjabat Wali Kota Greater Manchester. Kedua pertemuan itu berlangsung di sela pertandingan pada 2017 dan 2018. Fakta tersebut muncul dari dokumen deklarasi resmi yang belakangan sudah dihapus dari situs web Greater Manchester Combined Authority (GMCA).
Pengungkapan ini menambah panjang daftar pertanyaan mengenai hubungan Andy Burnham dengan Manchester City. Sejak klub itu dinyatakan bersalah karena melanggar aturan Premier League secara sistematis, ia terus didesak menjelaskan seluruh diskusi yang pernah terjalin dengan pihak klub. Pernyataan yang dirilis GMCA pada Senin tidak menyebut secara spesifik dua jamuan tersebut, sehingga publik menilai janji keterbukaan yang disampaikan Burnham belum sepenuhnya terpenuhi.
Rincian Jamuan: Nilai, Lawan, dan Lokasinya
Merujuk pada register deklarasi GMCA yang pernah dilihat BBC, jamuan pertama tercatat untuk sebuah laga melawan Everton di Stadion Etihad pada Agustus 2017. Entri itu menyebut adanya “makan malam bersama [pemimpin Dewan Kota Manchester saat itu] Richard Leese dan Chair of Man City”, dengan nilai hospitality sebesar £300. Catatan tersebut sebelumnya sudah pernah dideklarasikan secara terbuka oleh Burnham.
Entri berikutnya mencatat “makan malam bersama Chairman pada derby Man City melawan Man United di Etihad” yang berlangsung pada April 2018, dengan nilai sekitar £699. Dua jamuan itu terjadi saat Al Mubarak menjabat chairman klub, dan keduanya berlangsung di stadion yang sama. Dalam register yang sama, Burnham juga mendeklarasikan sepasang tiket senilai £150 untuk menonton penampilan Ed Sheeran di stadion tersebut pada Mei 2018.
Persoalannya, dokumen yang memuat semua deklarasi itu kini sudah tidak bisa diakses lagi di situs GMCA, sebagaimana pertama kali dilaporkan The Sun. BBC memahami bahwa kebijakan otoritas tersebut memang hanya menerbitkan entri dari masa jabatan wali kota yang sedang berjalan. BBC News sendiri telah meminta penjelasan lebih lanjut soal kebijakan ini, karena situs GMCA masih menyimpan entri yang berasal dari 2022, padahal masa jabatan saat ini baru dimulai pada 2024.
Isi Pernyataan Resmi GMCA dan Titik Lemahnya
Pernyataan yang dirilis GMCA pada Senin memaparkan sejumlah pertemuan Burnham dengan Manchester City selama hampir satu dekade ia menjabat wali kota. Disebutkan bahwa ia mengikuti pertemuan formal dengan Al Mubarak pada Oktober 2021 di ajang Global Investment Summit milik pemerintah Inggris, yang difasilitasi oleh Department for International Trade. Selain itu, ia bertemu chairman klub “secara informal di tribun” saat laga testimonial mantan pemain Vincent Kompany pada 2019.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa “dalam kapasitasnya sebagai wali kota, ia menjadi tamu Manchester City pada laga-laga kandang dalam sejumlah kecil kesempatan”. Namun, tidak ada penjelasan bahwa yang dimaksud mencakup dua jamuan makan malam bersama chairman klub di dua pertandingan berbeda. Daftar pertemuan tersebut pun tidak memuat keterangan mengenai topik yang dibahas dalam setiap kesempatan.
Karena itu, BBC News meminta GMCA menjelaskan mengapa dua jamuan itu tidak disebutkan secara khusus. Hal serupa juga ditanyakan kepada kantor Perdana Menteri, termasuk soal perbedaan makna antara “segala hal” dan “pokok-pokok urusan” yang dipakai Burnham saat berbicara di parlemen. Juru bicara pers Perdana Menteri merespons pertanyaan itu dengan merujuk kembali pada pernyataan GMCA.
Tekanan Politik dan Pembelaan Downing Street
Downing Street membela dua jamuan tersebut dengan alasan bahwa itu merupakan hospitality yang diterima di laga kandang dan sudah dideklarasikan, bukan pertemuan terpisah dengan chairman klub. Bantahan itu belum meredakan desakan agar Burnham lebih gamblang menjelaskan seluruh diskusi lamanya dengan Manchester City. Tekanan politik terhadapnya justru dilaporkan terus meningkat dari hari ke hari.
Menteri olahraga bayangan dari Partai Konservatif, Louie French, menilai Burnham telah melanggar janjinya sendiri. Menurutnya, Burnham pernah berjanji kepada publik dan House of Commons soal transparansi penuh dalam urusannya dengan Manchester City, terutama setelah apa yang ia sebut sebagai intervensi yang tidak pantas ke dunia sepak bola. Sementara itu, Robert Jenrick dari Reform UK menyatakan “saga ini berbau tidak sedap” dan menuduh Burnham tampaknya menyembunyikan keterkaitannya yang luas dengan pemilik Man City.
Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, selama beberapa hari menuntut kantor Perdana Menteri merilis seluruh detail pertemuan antara Burnham dan tokoh-tokoh senior di klub. Burnham sendiri membantah menyembunyikan apa pun. Dalam podcast Rest Is Politics pekan lalu, ia menyatakan senang melakukannya dan akan “menyampaikan secara gamblang semua yang pernah saya lakukan bersama mereka selama menjabat Wali Kota Greater Manchester”, seraya menegaskan bahwa tidak ada pertemuan yang bersifat baru dan hanya ada satu pertemuan signifikan, yaitu pada 2021.
Saat sesi Prime Minister’s Questions pada Rabu, Burnham ditanya apakah ada pihak di klub yang pernah menyampaikan tuduhan yang mereka hadapi kepadanya atau kepada timnya. Ia menjawab singkat bahwa isu-isu tersebut tidak pernah diangkat kepadanya. Di hadapan anggota parlemen, ia juga menyatakan bersedia “menyampaikan semuanya secara lengkap” dan menyebut pernyataan GMCA sebagai “pernyataan utuh mengenai pokok-pokok urusan saya dengan pemilik Manchester City Football Club”.
Konteks Kasus Manchester City dan Kekhawatiran Intervensi
Kontroversi ini tidak bisa dilepaskan dari vonis yang dijatuhkan kepada Manchester City pada September lalu. Sebuah komisi independen menyatakan klub yang sudah lama mendominasi kompetisi teratas sepak bola Inggris itu bersalah melanggar regulasi keuangan Premier League. Komisi menemukan City melanggar aturan selama periode sembilan tahun, yakni antara 2009 dan 2018, dengan membuat kontrak “palsu” bersama mitra komersial untuk diam-diam mengalirkan dana lebih dari £830 juta ke dalam operasi sepak bola mereka.
Sanksi atas pelanggaran tersebut belum diumumkan, dan Manchester City yang membantah melakukan kesalahan telah mengajukan banding atas putusan itu. Di tengah proses itu, muncul kekhawatiran dari sejumlah klub bahwa banding City berpotensi mendapat tekanan politik. Kekhawatiran tersebut menjadi lebih sensitif karena Burnham sebelumnya sempat menimbulkan kontroversi luas ketika menyatakan bulan lalu bahwa ia akan “sangat khawatir” jika pemilik klub itu menjual saham mereka.
Isu ini juga bersinggungan dengan hubungan antara otoritas publik dan pemilik City di masa lalu. Awal bulan ini, Sir Richard Leese, yang memimpin Dewan Kota Manchester selama 25 tahun hingga 2021, membela kesepakatan berusia satu dekade antara dewan dan pemilik Man City, Abu Dhabi United Group (ADUG). Kemitraan antara otoritas dan perusahaan yang terkait dengan keluarga kerajaan Uni Emirat Arab itu mencakup penyewaan lahan kepada ADUG dengan tarif yang menurut laporan University of Sheffield berada “di bawah harga pasaran”.
Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya
Dua hal yang masih menggantung adalah alasan GMCA tidak menyebut dua jamuan secara spesifik, dan kebijakan penghapusan arsip deklarasi yang disebut hanya berlaku untuk masa jabatan berjalan. Selama kedua hal itu belum dijelaskan, pertanyaan soal konsistensi keterbukaan Burnham akan terus kembali muncul. Perbedaan antara janji “menyampaikan semuanya” dan kenyataan bahwa yang dipublikasikan hanya “pokok-pokok urusan” menjadi inti persoalan yang sulit dihindari.
Di sisi lain, proses banding Manchester City dan pengumuman sanksi masih menjadi variabel besar yang belum jelas kapan akan selesai. Setiap perkembangan di ranah itu berpotensi memperbesar sorotan terhadap keterkaitan politik antara pejabat publik dan kepemilikan klub. Artinya, persoalan ini kemungkinan tidak akan surut dalam waktu dekat, apa pun hasil akhir dari banding tersebut.
Pada akhirnya, kasus ini menyoroti satu hal sederhana namun mendasar: dalam urusan publik, kepercayaan bergantung pada seberapa lengkap catatan yang bisa diperiksa siapa pun. Ketika register deklarasi dihapus dan rincian pertemuan tidak disebut utuh, ruang tafsir akan terbuka lebar bagi lawan politik maupun publik. Karena itu, kejelasan soal siapa bertemu siapa, kapan, dan membahas apa menjadi penentu bagaimana kisah ini akan dikenang.